Pemkot Tangsel Fokus Manajemen Kinerja untuk Capai Target LAKIP 2025

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menekankan pentingnya manajemen kinerja dalam penguatan LAKIP di Pemkot Tangsel.

Benyamin Tekankan Manajemen Kinerja di Pemkot Tangsel dalam Penguatan LAKIP

gogagalife.com – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memberikan penekanan pada optimalisasi manajemen kinerja bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Hal ini disampaikan dalam kegiatan penguatan dan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berlangsung di Serpong pada Rabu, 5 Februari 2025.

Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas

Benyamin menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas. “Kinerja itu tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga dilaporkan dan dievaluasi. Inilah esensi dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan harus terukur. “Kita bekerja untuk diukur kinerjanya. Kerja, kinerja, itu saja,” tambahnya.

Tiga Fungsi Birokrat

Wali Kota Benyamin juga mengingatkan tiga fungsi utama birokrat di perangkat daerah, yaitu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, dan mensejahterakan masyarakat.

“Patuhi aturan dalam bekerja. Jangan melanggar aturan, karena jika dilanggar, kalian sendiri yang akan terkena dampaknya,” tegasnya.

Peningkatan Nilai SAKIP

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangsel, Aplahunajat, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Tangsel.

“Nilai SAKIP Tangsel pada tahun 2024 adalah 69,04 dengan predikat B. Capaian ini meningkat 1,73 poin dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target 70,” ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerjasama dari seluruh perangkat daerah.

“Meskipun targetnya hanya kurang 1 poin, peningkatan ini tidak mudah. Dua pertiga dari SAKIP perangkat daerah harus bernilai baik,” jelasnya.

Rekomendasi KemenpanRB

Aplahunajat menambahkan bahwa rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas kinerja.

“Salah satu tindak lanjutnya adalah peningkatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) di tingkat kota maupun perangkat daerah agar lebih terstruktur, relevan, dan akurat,” pungkasnya.

Dapatkan informasi menarik lainnya seputar gaya hidup dan berita terkini di gogagalife.com.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *